Penyalahgunaan Frekwensi Oleh IM2 Dan Indosat

Penyalahgunaan Frekwensi Oleh IM2 Dan Indosat ramai kembali dan persidangan tersebut menghadirkan Ir M Rachmad Widayana, Direktur Operasi Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementrian Komunikasi dan Informatika.

Rachmat Widayana sebagai saksi menjelaskan dengan detail bagaimana pola susun kerjasama antara IM2-Indosat. Kita semua tahu bahwa IM2 sebagai penyelenggara jasa, kalau mau memakai frekuensi ya harus menyewa ke penyelenggara jaringan, dalam hal ini Indosat tidak ke menyewa jaringan kepada Kominfo, menurut penuturan Rachmad.

Rachmat juga menjelaskan bahwa IM2 ini tidak memiliki pemancar. “Jadi kalau dibilang Indosat menjual jaringan kepada IM2 ya tidak bisa,” terangnya. Sehubungan dengan tender frekuensi, lebih lanjut Rachmad mengatakan bahwa Kominfo memberikan ijin jaringan kepada Telkomsel, XL dan pemenang tender lain. “Itu sama persis dengan ijin kepada Indosat,” tambahnya.

Rachmad juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa menagih BHP Frekuensi kepada IM2.“Bagaimana kita menagih BHP Frekuensi pada IM2, dasarnya saja tidak ada. Karena mereka tidak memiliki jaringan. BHP frekuensi hanya wajib dibayar oleh penyelenggara jaringan,” keterangan ini kontan mematahkan dugaan jaksa yang berpandangan IM2 harus membayar biaya BHP Frekuensi.

Yang digaris bawahi Rachmad adalah penyelenggara jaringan (Indosat) bisa menyewakan jaringan pada penyelenggara jasa.Keterangan saksi-saksi ini jelas meringankan IM2 dan Indosat. Luhut Pangaribuan pengacara Indar Atmanto-Indosat kembali menyatakan tidak ada kewajiban IM2 untuk membayar BHP Frekuensi.

“Sangat jelas, tak ada kewajiban untuk IM2 membayar BHP frekuensi karena kewajiban milik Indosat dan itu sudah dibayar. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Indosat dan IM2 itu benar secara hukum dan bahkan dianjurkan untuk percepatan penetrasi internet dan benar menurut perundang-undangan,” ungkap Luhut.

Selanjutnya, dari beberapa saksi yang telah dihadirkan oleh jaksa tidak satupun saksi yang mendukung dakwaan jaksa. Antara Indosat dan IM2 sharing frekuensi itu juga tidak betul. “Karena tidak ada penggunaan frekuensi secara bersama maka tidak ada kewajiban membayar BHP. Artinya sampai sekarang itu dakwaan itu tidak berdasar,” tegasnya. Semoga saja kasus dugaan Penyalahgunaan Frekwensi Oleh IM2 Dan Indosat segera selesai.

0 Response to "Penyalahgunaan Frekwensi Oleh IM2 Dan Indosat"

Posting Komentar