Keadilan Hukum Untuk korban Pembantaian Rawagede

Keadilan hukum untuk korban pembantaian Rawagede makin di awang-awang. Pada Jumat 13 April 2012 lalu, Kejaksaan Belanda di Arnhem memutuskan, para serdadu NICA penembak 431 lelaki Rawagede tak bisa diadili.

Sebab, kasus dianggap kadaluarsa. UU Belanda menyebut, untuk menghukum tindak kejahatan kriminal, bahkan yang kasus besar sekalipun, hanya berlaku surut 24 tahun. Sementara tragedi Rawagede terjadi 64 tahun lalu.

Menanggapi keputusan itu, Ketua Yayasan Rawagede Sukarman mengaku kaget. "Saya baru tahu ada putusan seperti itu. Mestinya, yang namanya pelanggaran HAM itu tak ada kadaluarsanya," kata dia saat dihubungi media massa, Minggu 15 April 2012 malam.

Apalagi, dia menambahkan, apa yang terjadi di Rawagede bukanlah perang. Kedudukan kala itu tak seimbang, 300 tentara bersenjata lengkap yang dipimpin Mayor Alphons Wijnen menghadapi rakyat tak berdaya. "Kalau pampasan perang baru ada kadaluarsanya," tambah dia.

Sukarman menambahkan, saat berkunjung ke Den Haag, Negeri Belanda 25 Juni 2011 lalu, ia sempat bertemu dengan mantan serdadu Belanda yang ditugaskan ke Rawagede. "Saat itu ia mengaku ada 100 penembak, masih banyak yang hidup," kata dia.

Sukarman menambahkan, kasus hukum terhadap pelaku pembantaian Rawagede harus berlanjut. "Mereka harus tanggung jawab, apalagi putusan Pengadilan Belanda menyebut, Belanda bersalah, itu pelanggaran HAM," kata dia. Dan, yang namanya pelanggaran HAM, tak ada batas waktu. Selagi saksi, bukti, dan pelakunya masih ada.

Sukarman menambahkan, pengadilan terhadap pelaku bukan dimaksudkan untuk balas dendam dan menghukum para mantan serdadu yang sudah papa itu. Tapi demi keadilan korban, tak perlu dihukum, paling tidak ada vonis bersalah atas mereka. "Kalau pun tak diadili, kalau perlu mereka yang masih hidup datang ke Karawang, ke Rawagede minta maaf secara langsung. Yang namanya manusia, pasti kami maafkan," tambah dia.

Pada 9 Desember 1947, 300 tentara Belanda masuk ke Rawagede untuk satu tujuan: mencari dan menangkap Kapten Lukas Kustaryo, komandan kompi Divisi Siliwangi yang kerap membuat repot Belanda. Oleh prajurit NICA ia dijuluki 'Begundal Karawang'.

Lukas tak didapat, yang terjadi rakyat jadi korban kemarahan. Ini yang terjadi kala itu: para lelaki yang dibantai diberondong senapan dari belakang, sungai yang merah dengan darah, tangis pilu janda dan anak-anak yang dengan tenaga seadanya berusaha menguburkan jasad yang bergelimpangan, bau mayat yang menyengat selama berhari-hari.

Sebuah surat tanpa nama pernah dikirim kepada Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) di Belanda. Pengirimnya mengaku seorang veteran perang yang mengaku ikut andil dalam tragedi Rawagede. Surat itu berisi penyesalan. "Sekarang aku siang malam teringat Rawa Gedeh, dan itu membuat kepalaku sakit dan air mataku terasa membakar mata," kata orang tersebut.

2 Responses to "Keadilan Hukum Untuk korban Pembantaian Rawagede"

  1. Hallo Lur. Ini tebaco blog Plembang, mano brita2 dusun kitoLur ??? hehe guyon, salam kenal.

    BalasHapus
  2. Salam kenal Lur! di tunggu karya2nyo tentang Plembang.

    BalasHapus