Aksi pencurian

Aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil korbannya kian marak di Kota Palembang. Kemarin giliran mobil milik anggota DPRD Sumsel Sakim, 46, dibobol kawanan ini. Aksi bandit pecah kaca ini berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB saat korban yang beralamat di Kompleks PHDM V, No 10,RT 05/01,Kecamatan Kalidoni, Palembang, ini sedang khusyuk sembahyang di Kelenteng Che Bun Lau,Jalan Trikora.

Dari mobil Suzuki Grand Vitara hitam BG 134 MJ yang diparkir di halaman kelenteng, kawanan pelaku berhasil menggasak tas kerja berisi uang tunai Rp15 juta, surat berharga meliputi buku tabungan, paspor, dan dokumen penting lainnya. Akibat kejadian itu, total kerugian yang diderita korban ditaksir mencapai Rp30 juta.

Oleh korban, kasus pencurian dengan perusakan ini telah dilaporkan pagi itu juga ke Polsekta IT I Palembang dengan No: LP/461-B/VII/2011/Sumsel/- Resta/Sek IT I. Laporan langsung diterima petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Brigadir Said Usman.

Korban saat dihubungi wartawan melalui ponsel mengatakan tidak menaruh sedikit pun kecurigaan jika akan mengalami nasib tersebut. ”Karena saya sudah sering beribadah di sana (Kelenteng Che Bun Lau) dan aman-aman saja,”ungkapnya. Korban baru mengetahui mobilnya dibobol pencuri setelah selesai sembahyang dan hendak masuk ke mobilnya.

Saat itu dilihatnya kaca bagian kiri mobil kesayangannya telah pecah dan tas kerja yang dia letakkan di kursi samping kiri juga sudah tidak ada lagi. ”Saat itu juga saya sadar mobil saya habis dibobol pencuri dan langsung saya laporkan kasus ini ke Polsekta IT I,” katanya.

Atas kejadian ini, politikus dari PDI Perjuangan ini sangat berharap aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polsekta IT I, dapat menangkap pelaku yang membobol mobilnya.

”Perlu diketahui juga daerah sini memang rawan aksi pencurian.Habis saya jadi korban tadi, beberapa jam berikutnya saya mendapat kabar ada warga tasnya dijambret. Kejadian seperti ini bukan satu atau dua kali ini saja terjadi, tapi sudah sering,” ujarnya sembari meminta polisi terus menangani kejahatan di wilayah tersebut.

Sementara itu,Kepala Polsekta IT I Palembang Komisaris Polisi (Kompol) Awan Hariono melalui Kanit Reskrim Inspektur Polisi Dua (Ipda) Fernando membenarkan adanya laporan itu. Saat ini anggotanya masih di lapangan guna melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap para pelaku. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Aksi pencurian.
READ MORE ~>> Aksi pencurian

Dua karyawan

Dua karyawan sebuah bank di Muaraenim tertangkap tangan oleh petugas Satuan Narkoba Polres Muaraenim, saat menghisap sabu-sabu, kemarin, sekitar pukul 00.30 WIB. Kedua tersangka, yakni Robinson Biham, 45, warga Jalan Pegayut II, No 03,Palembang; dan Agus Beni, 42, warga Jalan SMB II, Gang Nuri, No 128, RT 02, Kelurahan Pasar II, Muaraenim ini, digerebek di sebuah rumah kontrakan di samping asrama perwira polisi, Jalan Ahmad Yani, Talang Jawa, Muaraenim.

Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Lahat AKP Tri Wahyudi mengatakan, dari tangan tersangka disita 1 paket sabusabu, 1 alat hisap sabu (bong), 1 tabung kaca (pirex) serta 1 korek api gas. Penggerebekan ini dilakukan atas informasi masyarakat sekitar yang resah dengan ulah kedua tersangka.

Bahkan, khusus tersangka Agus memang sudah lama dijadikan target operasi (TO) oleh petugas. "Saat dilakukan penggerebekan kedua tersangka sedang asyik nyabu,sehingga tidak menyadari kedatangan petugas,” ujar Tri di ruang kerjanya, kemarin.

Sementara kedua tersangka enggan diwawancarai ketika ditemui di Ruang Sat Narkoba Polres Muaraenim.Keduanya hanya menunduk sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Dua karyawan.
READ MORE ~>> Dua karyawan

PT BNI wilayah Palembang

PT BNI wilayah Palembang menargetkan dapat menambah 15.000 nasabah baru pemegang kartu kredit tahun ini. Dengan tambahan tersebut, BNI optimistis dapat menggenapi 97.000 nasabah kartu kreditnya yang sudah terdaftar saat ini. Pemimpin Sentra Kartu BNI Palembang I Putus Agus menjelaskan, saat ini jumlah penambahan nasabah yang dilakukan BNI hingga Juni sudah mencapai 10.000 pemegang kartu kredit. Melalui kerja sama co-branding dengan Bank Sumsel Babel (BSB) pertengahan Juni nanti, dia optimistis proyeksi 15.000 nasabah yang ditargetkan bisa segera terlampaui.

Sebab, dari kerja sama ini ditargetkan adanya penambahan paling sedikit 2.000 nasabah baru. “Target kita sampai akhir tahun 15.000 nasabah. Nah, dari kerja sama ini, kita harap bisa tambah 2.000 dan kartunya sudah kita siapkan. Itu untuk tahap awal dulu nanti kita evaluasi lagi,”kata I Putu Agus di kantornya belum lama ini. Walaupun sifatnya cobranding, Putu memastikan fasilitas yang dapat dinikmati pemegang kartu kredit BSB sama dengan pemegang kartu kredit BNI, baik dari fasilitas maupun besar plafon kredit.

Adapun saat ini komposisi pengguna kartu kredit BNI terdiri dari 70.000 pengguna kartu utama dan 27.000 pengguna kartu tambahan. Dibandingkan 2010, target penambahan ini cukup tinggi karena pada 2010 target penambahan nasabah baru hanya 12.000 nasabah. Menurut Putu, kenaikan target itu dipicu beberapa faktor.

Salah satunya kebutuhan masyarakat yang memang meningkat karena kartu kredit memberikan kepraktisan bertransaksi. “Naiknya luar biasa, dari target 10.043 kartu kita malah over sampai 12.653 kartu, makanya 2011 ini dinaikkan lagi targetnya,”kata dia. Peningkatan ini diprediksi makin tajam beberapa tahun ke depan, karena kartu kredit bakal menjadi alternatif infrastruktur bertransaksi yang sangat membantu. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul PT BNI wilayah Palembang.
READ MORE ~>> PT BNI wilayah Palembang

Grafika Meru

Tak kunjung membaiknya kondisi Perusahaan Daerah (PD) Grafika Meru melambungkan wacana penutupan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut dan asetnya dimanfaatkan untuk penguatan modal PD Prode-xim. Wacana tersebut muncul seusai rapat koordinasi antara Komisi III DPRD Sumsel dan beberapa manajemen BUMD di Sumsel. Salah satunya yaitu PD Prodexim, yang kondisinya saat ini hidup segan mati tak mau. Sebab, kontribusi yang dihasilkan BUMD tersebut kepada Pemprov Sumsel sangat minim.

Direktur PD Prodexim Muchlis Diponegoro mengatakan, PAD pada tahun 2010 perusahaan itu Rp10 juta. Menurut dia, pada 2011 ini target PAD sesuai yang disampaikan, yakni sekitar Rp25 juta– Rp30 juta. “Kami berupaya memberikan kontribusi bagi daerah,”ujarnya. Menurutnya, bidang usaha perusahaan daerah yang dilakoninya itu bisa terkait trading batu bara, transportir pupuk, semen, bidang perumahan. Yang nantinya ada rencana untuk wisma asrama haji lama sebagai gedung perkantoran. “Untuk wisma asrama haji itu akan dibangun gedung perkantoran bekerja sama dengan pihak ketiga,”imbuhnya. Muchlis menuturkan, nilai investasi untuk membangun gedung perkantoran itu sekitar Rp140 miliar.

Bahkan, Muchlis sangat mendukung jika aset milik Grafika Meru bisa dialihkan ke Prodexim. “Kami siap jika memang nantinya aset (Grafika Meru) itu diserahkan ke Prodexim. Memang banyak aset PD Grafika Meru itu seperti tanah di Sekojo dan lainnya yang diperkirakan nilainya di atas Rp10 miliar,”ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Hasbullah Akib mengatakan,berdasarkan hasil pertemuan dengan mitra, memang belum diambil keputusan apapun. Namun, masih menunggu pembahasan sampai Selasa (7/6).“Mereka memang sudah laporkan kondisi perusahaan daerah terutama soal kerugian, aset, dan lainnya. Namun, kita masih tunggu pembahasan selanjutnya,” ujarnya.

Terkait hal ini, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menanggapi positif saran agar BUMD PD Grafika Meru yang “sakit” untuk dilikuidasi dan asetnya dapat dialihkan untuk memperkuat PD Prodexim.“Di masa yang akan datang kami akan melaksanakan upayaupaya penyehatan perusahaan yang lebih konkret dengan kajian dan perencanaan yang lebih baik lagi,”pungkasnya. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Grafika Meru.
READ MORE ~>> Grafika Meru

Aib keluarga harus ditanggung oleh IY

Aib keluarga harus ditanggung oleh IY, 28, warga Desa Kedaton, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Akibat diperkosa kakak kandungnya Saputra Darma, 31, korban kini mengandung benih sang kakak.

Atas perbuatan tercela tersebut, sang kakak kini harus merasakan pengabnya sel prodeo Polsek Peninjauan, Baturaja. Sementara sang adik harus menanggung malu dengan perut membesar, lantaran usia kandungan sudah memasuki 6 bulan.

Menurut Inspektur Polisi Satu (Iptu) Hadi Sapril HS, peristiwa tersebut dilakukan tersangka pada Januari 2011 lalu. "Tersangka melakukannya dengan cara menyekap mulut korban dan mengancam korban," ujar Kapolsek.

Peristiwa itu baru terungkap setelah korban menceritakan aib tersebut kepada ibu kandungnya. Tak terima dengan perlakuan bejad putranya, sang ibu langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek Peninjauan.

"Kejadian ini sudah sangat keterlaluan. Terus terang kami sangat malu dengan kejadian ini," kata ibu korban pilu. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Aib keluarga harus ditanggung oleh IY.
READ MORE ~>> Aib keluarga harus ditanggung oleh IY

Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak segera menyelesaikan masalah 14 perusahaan asing sektor minyak dan gas yang menunggak pembayaran pajak. Nilai total pajak yang belum dibayarkan perusahaan-perusahaan itu mencapai Rp 1,6 triliun.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, tunggakan pajak itu harus segera ditagih agar tidak kedaluwarsa. "Kami sedang melakukan upaya untuk mendorong Ditjen Pajak segera menagih tagihan ini agar tidak kedaluwarsa. Mereka (Ditjen Pajak) beralasan saat ini sedang melakukan inventarisasi pihak yang belum bayar pajak," ujar Haryono.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Perpajakan, hak untuk menagih pajak dapat daluarsa (kedaluwarsa) jika melampaui lima tahun. Hal itu terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

Oleh karena itu, Haryono juga meminta supaya Ditjen Pajak segera menerbitkan surat ketetapan pajak untuk 14 perusahaan migas tersebut. "Kalau ini terus berlanjut, negara akan rugi besar," ucapnya.

Namun, Haryono enggan membeberkan nama perusahaan-perusahaan yang belum bayar pajak. Ke depan, KPK akan meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pajak dengan melakukan pendataan pembayaran pajak secara menyeluruh.

Sebelumnya, KPK berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, dan BP Migas membahas masalah tunggakan pajak perusahaan migas tersebut. Dari pendataan yang dilakukan BP Migas, sebanyak 14 perusahaan migas asing diketahui menunggak pajak. Hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,6 triliun. Jumlah itu makin bertambah jika Ditjen Pajak dan KPK yang melakukan pendataan," kata Haryono. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak.
READ MORE ~>> Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak

Keyakinan konsumen

Keyakinan konsumen terus-menerus mencapai angka tertinggi selama tiga bulan ini. Pada Juni lalu, keyakinan konsumen Indonesia naik 0,7 poin menjadi 143,9. Dibandingkan setahun yang lalu, yaitu pada triwulan April-Juni 2010, saat ini lebih tinggi 12,6 poin.

Kenaikan keyakinan konsumen ini disebabkan sedikit perbaikan pada pandangan masyarakat tentang kondisi ekonomi Indonesia dalam 12 bulan ke depan.

Demikian hasil riset Roy Morgan bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang dirilis Jumat (15/7/2011) sore di Jakarta. Dari segi kondisi ekonomi secara keseluruhan, 83 persen masyarakat Indonesia mengatakan, kondisi keuangan Indonesia akan baik selama jangka waktu 12 bulan ke depan, dibandingkan hanya 17 persen yang mengatakan bahwa kondisi akan buruk.

Kenyataan bahwa keyakinan konsumen Indonesia terus-menerus mencapai angka tertinggi selama tiga bulan berturut-turut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat optimistis walaupun situasi mungkin tidak selalu menunjang.

Harga bahan bakar minyak yang tinggi memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Produk domestik bruto di mana-mana flat atau bahkan melambat. Tekanan utang juga memengaruhi keyakinan konsumen di Amerika Serikat dan Eropa.

"Sementara konsumen Indonesia di lain pihak tetap akan mengeluarkan uang dengan keyakinan yang tinggi tentang prospek ekonominya sekarang dan untuk masa depan juga. Bisnis yang dapat bereaksi dengan semangat yang sama akan sangat beruntung," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Keyakinan konsumen.
READ MORE ~>> Keyakinan konsumen

Liberalisasi sektor jasa

Liberalisasi sektor jasa untuk mendukung tujuan pembangunan Indonesia jangan diartikan sebagai keterbukaan secara penuh dalam pasar. Melainkan pengaturan sektor ini dengan memperkenalkan lebih banyak kompetisi kepada sektor jasa lokal.

"Bukan jadi kita membuka-buka. Jadi konteksnya adalah melakukan pengaturan, di mana kita dapat secara bertahap dan secara sistematika memperkenalkan lebih banyak kompetisi di dalam industri tadi (jasa)," ungkap staf ahli Menteri Bidang Diplomasi Perdagangan Kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, kepada media, di Jakarta, Jumat ( 15/7/2011 ).

Jadi, lanjut dia, pemerintah akan mengundang lebih banyak kompetisi. Dengan begitu diharapkan lebih banyak pilihan produk kepada konsumen dan harga dapat lebih murah. "Akibatnya konsumen akan lebih puas," ungkapnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan melakukan penyisiran sektor-sektor jasa yang potensial. Ia menyebutkan, saat ini terdapat 12 sektor jasa utama, dengan total subsektor sebesar 158 buah. "Semua sektor harus disisir mana bisa kita buka," ungkap dia.

Sebagai contoh, ia pun menyebutkan, sektor pariwisata yang sudah cukup terbuka, di wilayah Indonesia timur. Maka, pemerintah akan mempersilahkan untuk membuka hotel-hotel berbintang di sana. "Tetapi untuk daerah Jawa, kita batasi hanya untuk bintang-bintang tertentu," sebutnya.

"Nah, kompetisi inilah yang harus kita atur sedemikian rupa sehingga benar-benar secara optimal kita bisa mendapatkan manfaatnya," tambahnya.

Dengan demikian, ia menegaskan, liberalisasi jasa yang dimaksud merupakan upaya pemerintah untuk membuka dan mengatur sektor-sektor jasa yang tidak memiliki kompetensi, modal hingga para ahli kepada persaingan. Sehingga dapat dihasilkan efisiensi dan variasi produk yang beragam pada konsumen. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Liberalisasi sektor jasa.
READ MORE ~>> Liberalisasi sektor jasa

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membantah adanya 14 perusahaan asing di sektor minyak dan gas yang tak membayar pajak selama bertahun-tahun. Hal ini disampaikan Hatta kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/7/2011). "Itu baru diduga. Saya belum mendapat laporan soal itu," kata Hatta singkat. Ketika ditanya lebih jauh, Hatta bungkam. "Saya belum bisa berkomentar banyak," katanya.

Seperti diwartakan, adanya 14 perusahaan minyak dan gas yang belum membayar pajak disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibatnya, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 1,6 triliun. "Ada perusahaan yang tidak membayar pajak dari tahun 1991. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang tak membayar pajak selama lima kali menteri keuangan," kata Haryono Umar, Wakil Ketua KPK, di Jakarta, Kamis (14/7/2011).

Haryono tidak menyebut ke-14 perusahaan itu. "Nama-nama perusahaannya ada di Direktorat Jenderal Pajak," ujarnya. Haryono menjelaskan, dari data Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), pajak yang tidak dibayarkan tersebut sebesar Rp 1,6 triliun. Namun, potensi kerugian keuangan negara lebih besar karena data baru mengacu pada catatan BP Migas.

Menurut Haryono, KPK mendorong Direktorat Jenderal Pajak agar pajak tersebut segera ditagih. "Kami minta agar pajak itu segera ditagih. Harus segera kirim surat tagihan agar pajak itu dibayar," ujar Haryono.

Haryono khawatir ada ulah penyelenggara negara yang nakal terkait dengan tidak dibayarnya pajak oleh perusahaan asing itu. Oleh karena itu, menurut Haryono, KPK akan mendalami mengapa perusahaan-perusahaan tersebut dibiarkan lama tidak membayar pajak. "Masalahnya adalah pajak itu kedaluwarsa kalau 10 tahun tidak ditagih. Nah, KPK akan mendalami apakah ada kesengajaan untuk membuat pajak itu kedaluwarsa," katanya.

Unsur pimpinan KPK bidang pencegahan itu menyatakan, pihaknya tengah mencari pihak yang bertanggung jawab atas tidak tertagihnya pajak tersebut. "Ini disengaja atau tidak. Kalau sengaja tidak ditagih, siapa yang bikin ini," ujar Haryono.

KPK telah berkoordinasi dengan BP Migas, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran untuk membahas permasalahan pajak di belasan perusahaan asing itu. Koordinasi dilakukan dalam pertemuan hari Rabu lalu.

Haryono menjelaskan, salah satu alasan perusahaan migas asing tak membayarkan pajaknya adalah adanya perbedaan pendapat dengan pemerintah mengenai perhitungan nilai pajak. "Karena berbeda pendapat soal jumlah, mungkin karena aturan, karena masalah kontrak," ujarnya. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
READ MORE ~>> Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Perlu cara berpikir yang baru

Perlu cara berpikir yang baru dalam mengembangkan ekonomi agar berdaya saing. Cara berbisnis pun tidak dapat hanya berjalan seperti biasanya (business as usual). Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam Forum Sektor Jasa untuk Mendukung Pencapaian Pembangunan Indonesia di Jakarta, Jumat (15/7/2011).

"Forum ini sangat baik sehingga kementerian terkait dapat membangun pemahaman yang lebih baik dengan mengenali tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini di beberapa sektor jasa sehingga dapat menindaklanjuti pengembangan pembangunan dalam konteks MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)," ungkap Mari.

Untuk itu, selama dua tahun terakhir, ia menuturkan, Kementerian Perdagangan telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk mengembangkan strategi demi memahami kepentingan nasional dalam perdagangan jasa-jasa.

"Sejumlah kajian empiris dan studi kasus telah diselesaikan, yang mencakup jasa bisnis, konstruksi, dan yang terkait, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa tenaga kerja, jasa logistik, dan jasa komunikasi," sebutnya.

Tujuan utama dari kajian-kajian ini, lanjut dia, supaya bisa dikembangkan visi sektor jasa-jasa yang komprehensif. Pengembangan cetak biru dan program aksi yang akan mendukung MP3EI dan menciptakan sektor jasa-jasa yang efisien juga termasuk dari tujuan utama.

"Tantangan pada saat ini adalah mengembangkan visi sektor jasa-jasa yang komprehensif dan mengedepankan kepentingan nasional, yang berbasis dari kajian empiris yang tepat dan melibatkan semua stakeholders," ujarnya menambahkan. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Perlu cara berpikir yang baru.
READ MORE ~>> Perlu cara berpikir yang baru

Akses Jalan Sudirman menuju ke Jalan Prof Dr Satrio telah dibuka

Akses Jalan Sudirman menuju ke Jalan Prof Dr Satrio telah dibuka oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta sejak Selasa (12/7/2011) dini hari tepat pukul 01.00. Dengan kata lain, pembukaan akses jalan yang ditutup terkait pembangunan Jalan Layang Non-tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang tepat waktu.

"Telah dibuka sesuai dengan target pembukaan akses," kata Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Novizal ketika dihubungi wartawan, Selasa (12/7/2011).

Novizal mengemukakan bahwa pihaknya terpaksa membangun tikungan jalan baru karena akses tikungan jalan yang lama terhalang oleh tiang penyangga JLNT ini. Hal ini berimbas pada para pengguna jalan yang kemudian tidak bisa langsung berbelok dari Jalan Sudirman melalui ke Jalan Prof Dr Satrio.

"Jadi belok kiri, belok kiri lagi, kemudian belok kanan untuk mencapai Jalan Sudirman. Sekarang ruas jalan memang jadi agak lebih sempit karena tiang, tapi masih bisa dilalui dua jalur kendaraan," papar Novizal.

Ia menargetkan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang selesai pada Agustus 2012. Selain itu, akses Jalan Rasuna Said menuju Jalan Satrio akan dibuka pada 21 Juli mendatang. "Pengerjaan di sisi selatan itu sudah mencapai 60 persen. Kami usahakan bisa dibuka tepat waktu sehingga pengerjaannya pun bisa berlanjut ke tahap berikutnya," tutur Novizal. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Akses Jalan Sudirman menuju ke Jalan Prof Dr Satrio telah dibuka.
READ MORE ~>> Akses Jalan Sudirman menuju ke Jalan Prof Dr Satrio telah dibuka

Paket mencurigakan

Paket mencurigakan di pos satuan pengamanan Bekasi Cyber Park, Selasa (12/7/2011) malam, ternyata bukan bom, melainkan beberapa gelang imitasi.

Petugas Satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya yang datang ke lokasi sekitar pukul 22.00 WIB telah memastikan isi paket itu terbungkus amplop coklat. Isinya bukan bom, melainkan gelang-gelang imitasi.

Sebelumnya, aparat Kepolisian Resor Kota Bekasi mengamankan lokasi sekitar pos satuan pengamanan Bekasi Cyber Park, tempat ditemukannya satu paket mencurigakan yang diduga bom, Selasa malam.

Pos satpam tempat paket itu ditemukan terletak di bagian belakang Bekasi Cyber Park yang berbatasan dengan Jalan Tawes Raya menuju Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Paket itu dikabarkan berbentuk lonjong seperti pipa. Paket ditemukan oleh seorang satpam yang sedang bertugas. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Paket mencurigakan.
READ MORE ~>> Paket mencurigakan

Aparat Kepolisian Resor Kota Bekasi

Aparat Kepolisian Resor Kota Bekasi mengamankan lokasi sekitar pos satuan pengamanan Bekasi Cyber Park, tempat ditemukannya satu paket mencurigakan yang diduga bom, Selasa (12/7/2011) malam.

Pos satpam tempat paket itu ditemukan terletak di bagian belakang Bekasi Cyber Park yang berbatasan dengan Jalan Tawes Raya menuju Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Paket yang dikabarkan berbentuk lonjong seperti pipa itu ditemukan oleh seorang satpam yang sedang bertugas. Petugas Polres Kota Bekasi Kota di lokasi mengatakan, temuan paket telah dilaporkan kepada Satuan Gegana Brimob Polda Metro Jaya. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Aparat Kepolisian Resor Kota Bekasi.
READ MORE ~>> Aparat Kepolisian Resor Kota Bekasi

pemalsuan surat jawaban putusan Mahkamah Konstitusi Masyhuri Hasan

Tersangka kasus dugaan pemalsuan surat jawaban putusan Mahkamah Konstitusi Masyhuri Hasan, tak jadi menghadiri panggilan Panja Mafia Pemilu di parlemen. Mabes Polri tidak memberi izin. Hasan tidak jadi datang. Pembatalan dilakukan oleh Kapolri. Panja Mafia Pemilu sangat menyayangkan sekaligus mempertanyakan mengapa Polri tidak mengizinkan Hasan datang ke Panja," ujar Anggota Panja Mafia Pemilu, Abdul Malik Haramain, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/7/2011).

Menurut Malik, Polri mengirim penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai ganti kehadiran Hasan. Ia berpendapat, kehadiran penyidik tidak efektik. Panja membutuhkan keterangan Hasan, bukan penyidik. Hasan adalah saksi kunci. Namanya disebut-sebut di setiap alur kronologis kasus tersebut.

"Hasan akan digantikan oleh penyidik. Kami kira tidak bisa demikian. Kami kan akan meminta konfirmasi Hasan terkait semua ini. (Kehadiran Hasan) tidak bisa digantikan penyidik. Kalaupun penyidik datang, pasti hanya akan melaporkan perkembangan terkait pemeriksaan Hasan. Tidak bisa dia gantikan posisi Hasan sebagai kunci kasus ini," imbuhnya.

Hasan adalah saksi kunci kasus dugaan pemalsuan surat putusan MK. Namanya disebut oleh sejumlah pihak yang telah memberikan keterangan di hadapan Panja. Menurut tim investigasi MK, Hasan diketahui mengopi berkas surat jawaban panitera MK yang dibuat pada 14 Agustus 2009. Berkas surat yang isinya tak sesuai dengan amar putusan MK itu lalu dicetak dan diberi tanggal serta nomor surat dengan tulisan tangan. Ia pun mengambil hasil pemindaian (scan) tanda tangan panitera MK Zainal Arifin Hoesein yang terdapat di dalam komputer MK kemudian membubuhkannya ke surat itu.

Hasan, seperti diungkapkan dalam laporan tim investigasi, kemudian menuju kediaman mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Kepada tim, ia mengaku mendapat telepon dari anak Arsyad, Neshawaty, yang meminta datang ke Apartemen Pejabat Negara di Kemayoran. Ia kemudian menyerahkan kopi berkas surat jawaban panitera MK itu kepada Arsyad yang saat itu diketahui juga tengah bersama Dewi Yasin Limpo. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul pemalsuan surat jawaban putusan Mahkamah Konstitusi Masyhuri Hasan.
READ MORE ~>> pemalsuan surat jawaban putusan Mahkamah Konstitusi Masyhuri Hasan

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan, perubahan pemerintahan di Thailand dikhawatirkan akan memengaruhi harga beras di pasar internasional. Hal itu pada gilirannya akan memengaruhi harga beras di dalam negeri. Menurut Bayu, melihat perkembangan kebijakan baru Pemerintah Thailand dan situasi harga beras di pasar internasional ke depan, sudah saatnya kita memiliki kebijakan yang lebih lugas.

"Perlu tindakan cepat. Kalaupun ada keputusan (terkait kebijakan perdagangan), hal itu harus disampaikan secara lugas dengan melihat perkembangan pasar beras dunia dan peluang yang bisa diambil," ucap Bayu. Menurut Bayu, meski saat ini dampak kebijakan baru Pemerintah Thailand terhadap perberasan belum berpengaruh ke dalam negeri, harga beras di Indonesia sudah naik. Apalagi kalau kebijakan baru dijalankan, tekanan terhadap harga beras di dalam negeri akan semakin kuat.

Menurut Bayu, soal perberasan terkait kebijakan Pemerintah Thailand yang baru di bawah calon Perdana Menteri Yingluck Shinawatra tidak akan berbeda jauh dibandingkan saat pemerintahan Thaksin. Saat itu, pemerintahan Thaksin memberikan dukungan besar terkait pembangunan program pedesaan. Sekarang pun, salah satu isu utama kampanye adalah memberikan dukungan kepada petani padi.

Tujuannya nanti semacam memberikan harga dasar kepada petani, untuk meningkatkan harga beras di petani," katanya. Saat ini, para pedagang beras di Thailand menahan penjualan beras untuk melihat gambaran lebih rinci terkait dukungan harga pemerintah itu. Yang perlu diingat, Thailand merupakan pengekspor beras terbesar dunia. Kenaikan harga beras di Thailand biasanya akan langsung diikuti naiknya harga beras di Vietnam. Meski demikian, kenaikan harga beras Vietnam tidak akan melampaui harga Thailand. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi.
READ MORE ~>> Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi

Sinyal hijau

Meski Kementerian Pertanian sudah memberikan sinyal hijau untuk impor beras, Menteri Perdagangan belum memutuskannya. Kami nilai stok saat ini masih mencukupi. Kalau dalam perkembangannya memang kurang, baru kami putuskan impor," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Rabu (6/7/2011).

Menurutnya, pemerintah pada prinsipnya siap mengamankan stok beras nasional. Banyak ketidakpastian terkait produksi beras, terutama menyangkut kondisi iklim. "Kami menjaga stok dengan lebih hati-hati. Ya, sifatnya lebih konservatif dari biasanya," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa saat ini pengadaan beras oleh Bulog masih terus berjalan. Masih ada sejumlah daerah yang panen, yang perlu diperhitungkan. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Sinyal hijau.
READ MORE ~>> Sinyal hijau

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi pernah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu dengan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan tim penyidik. Kedatangan Ito, menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, guna berkoordinasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) penanggulangan flu burung di Kementerian Kesehatan.

Saya kurang tahu persis kapan. Memang benar membahas tentang beberapa kasus yang ditangani kepolisian yang berkaitan dengan KPK. Jadi memang ada pertemuan itu," kata Johan, Senin (4/7/2011) di Jakarta. Dalam kasus pengadaan alkes itu, M Nazaruddin juga disebut-sebut terlibat. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu disebut pernah menjadi pemegang saham pada perusahaan yang diduga terlibat proyek pengadaan itu.

Menurut Johan, tidak ada yang istimewa dari kedatangan Ito menemui Ade dan tim penyidik saat itu. Pertemuan Ito dan tim penyidik KPK tersebut hanya sebatas supervisi dan koordinasi. "Kalau soal datang ke KPK kan bisa koordinasi. Bukan hal baru kan. Artinya, KPK juga sering ke Polri, kita kan punya supervisi," kata Johan.

Terkait penanganan kasus dugaan korupsi alkes, Johan menjelaskan bahwa KPK dan Polri sama-sama tengah menelusuri kasus itu. "KPK memang mendapat data dari pengaduan masyarakat tentang alkes. Kepolisian juga memang sedang melakukan proses penyelidikan waktu itu. Pihak kepolisian sudah memproses lebih jauh waktu itu," ungkap Johan.

Atas dasar itulah, KPK dan Polri saling mendukung dalam kasus ini dengan saling berbagi data. "Kalau ada datanya bisa di-share, kita sharing. Ini fungsi supervisi dan tidak hanya satu kasus yang dibahas," ujarnya.

Nama Ito Sumardi ikut terseret dalam pusaran kasus yang diduga melibatkan Nazaruddin. Pemberitaan majalah Tempo menyebutkan, penyidik KPK menemukan data yang menunjukkan adanya aliran dana senilai 50.000 dollar AS dari Nazaruddin ke Ito. Temuan tersebut merupakan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor Nazaruddin di Tower Permai, Mampang Prapatan, Jakarta. Ada pula bukti kuitansi dua kali pengeluaran uang untuk Bareskrim Polri masing-masing senilai 75.000 dollar AS dan 25.000 dollar AS. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi.
READ MORE ~>> Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ito Sumardi

IPhone tidak hanya memiliki aplikasi yang keren

IPhone tidak hanya memiliki aplikasi yang keren pada dunia maya. Jika Anda ingin menggunakan iPhone untuk bersenang-senang secara nyata, Anda dapat membeli iRemoco. Sebuah helikopter mainan yang menggunakan iPod, iPhone dan iPad sebagai remote kontrolnya.

Dengan menggunakan adaptor khusus yang dihubungkan ke iDevice pada perangkat Apple yang Anda miliki, maka Anda dapat mengontrol penuh mainan helikopter tersebut dengan menggunakan perangkat Apple Anda.

Seperti dikutip Latest Gadgets, Jumat (1/7/2011) kemarin, helikopter mainan ini dilangkapi dengan susunan aksesoris biasa yang terdiri dari, helikopter itu sendiri, kabel charging USB, beberapa baling-baling cadangan dan controller Remoco.

Helikopter dan controller, keduanya membutuhkan pengisian dari perangkat USB dan tidak dapat menarik listrik secara langsung dari iPhone. Pada kontrol terdapat tabung merah yang dihubungkan ke ujung iPhone Anda, hal ini bertujuan untuk mengirimkan informasi ke helikopter. Kemudian, Anda cukup mengunduh App iRemoco iOS ke perangkat Anda setelah itu, maka Anda bebas untuk terbang.

Aplikasi ini memiliki 2 pilihan kontrol, menggunakan joystick atau kontrol gerak. Secara pribadi, saat menerbangkan helikopter mainan memang kebanyakan tidak pernah menggunakan kontrol gerak. Namun, pasti akan lebih menarik jika menerbangkan helikopter mainan ini dengan hanya memiringkan atau mengendalikannya dengan ponsel seseorang. Ini merupakan hal yang baru dan pasti banyak yang mencobanya.

Layar iPhone menampilkan informasi mengenai baterai helikopter, serta memungkinkan penyesuaian beberapa kontrol ramping pada helikopter. Sayangnya, itu tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Anda dapat beralih satu per satu, ingin digunakan untuk mendapatkan informasi baterai atau untuk mengontrol helikopter. Kita bisa membayangkan masalah mengendalikan armada seluruh helikopter secara bersamaan. Tetapi, permainan ini tetap mengagumkan.

Perangkat dapat bekerja dengan sentuhan iPod, iPhone, iPhone 3GS & iPhone 4 dan juga iPads dengan jangkauan terbang hingga 10 meter. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul IPhone tidak hanya memiliki aplikasi yang keren.
READ MORE ~>> IPhone tidak hanya memiliki aplikasi yang keren

Tablet ikonik Apple iPad

Tablet ikonik Apple iPad, meraih pencapaian besar pekan ini dengan melewati angka 100 ribu aplikasi yang dibuat khusus untuk tablet tersebut. iPad diperkenalkan kepada publik sekira 453 hari lalu, di mana pengembang aplikasi langsung mendapat akses ke software pengembangannya.

Sebagai informasi, pada saat yang sama tahun lalu, terdapat sekira 11 ribu aplikasi khusus iPad, melonjak 5 ribu hanya dalam waktu satu bulan setelah tablet itu dipasarkan April 2010. Demikian dilansir Cnet, Jumat kemarin. Ketika Apple memperkenalkan suksesor iPad Maret lalu, perusahaan asal Cupertino itu mengumumkan bahwa mereka telah memiliki sekira 65 ribu aplikasi. Beberapa pekan lalu, tepatnya pada perhelatan WWDC, Apple diketahui telah mencapai lebih dari 90 ribu aplikasi.

Jumlah aplikasi masih menjadi nilai kuat penjualan bagi perusahaan dengan perangkat mobile yang terhubung dengan pasar aplikasi. Sementara, bagi Apple dan Google, perolehan jumlah aplikasi merupakan tolak ukur kepopuleran produk mereka di kalangan pengembang aplikasi.

Google sendiri kabarnya baru memiliki sekira 100 aplikasi yang dioptimalkan untuk platform Honeycomb-nya. Sedangkan Hewlett-Packard yang bakal mulai menjual TouchPad-nya akhir pekan ini mengklaim akan memiliki 300 hingga 400 aplikasi. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Tablet ikonik Apple iPad.
READ MORE ~>> Tablet ikonik Apple iPad

Opera Mini 6.1 dan Opera Mobile 11.1

Mengetik di ponsel layar kecil kerap menjadi tugas yang merepotkan. Guna mengatasi permasalahan itu, Opera Software meluncurkan versi terbaru browsernya untuk perangkat ponsel, yakni Opera Mini 6.1 dan Opera Mobile 11.1.

Opera Mini 6.1 dan Opera Mobile 11.1Pada versi terbaru ini, Opera menambah saran pencarian dari Google dan pengenalan domain pintar dari Yandex. Browser Opera Mini 6.1 dan Opera Mobile 11.1 menggunakan web pada ponsel dengan lebih mudah, karena kotak pencarian di dalamnya sekarang akan menunjukkan saran ketika pengguna masih mengetik. Selain itu, kedua versi anyar ini sekaligus menghindari kerumitan ketika pengguna sedang mengakses internet di jalan.

Bukan hanya melengkapi permintaan pencarian, browser Opera Mini dan Opera Mobile juga mengadaptasi kebiasaan berselancar anda. Dengan fitur pembelajaran domain tingkat tinggi, domain populer seperti .uk, .ru dan .id akan dipilih oleh browser sehingga pengguna tidak perlu lagi mengetik pada pencarian selanjutnya.

"Di Opera kami memiliki pendapat yaitu selalu dengarkan apa kata pengguna kami," ujar Dag Olav Norem selaku VP Mobile dan Device Products Opera Software melalui keterangan resminya, Jumat (1/7/2011).

"Sebagai sebuah perusahaan, kami selalu mendengarkan para pengguna kami tentang apa harapan mereka pada browser mereka," tambah Norem.

Lantas, apa perbedaan antara Opera Mini dan Opera Mobile? Sekilas, para pengguna mungkin akan menganggap mereka serupa. Namun terdapat perbedaan tampilan user interface pada kedua browser.

Opera Mini menggunakan server Opera untuk meng-transcode dan mengkompres halaman web hingga 90 persen sebelum mengirimkannya ke perangkat pengguna dan selalu mengirimkan trafik web server secara aman. Karena teknologi kompresi, Opera Mini dapat bekerja di hampir semua perangkat ponsel dan relatif lebih cepat dan lebih murah dari browser lainnya.

Sementara, Opera Mobile merupakan browser internet yang bekerja di ponsel anda. Opera Mobile memiliki mesin rendering yang sama dengan Opera untuk desktop, membawa dukungan HTML5 pada smartphones dan tablet. Pada Opera Mobile, kompresi dapat diaktifkan atau di-nonaktifkan sesuai keinginan pengguna.

Browser Opera Mini tersedia pada platform Java (J2ME), BlackBerry, S60, Android, dan iOS. Sedangkan Opera Mobile bisa dinikmati di Android, S60, Win7 Desktop, dan perangkat MeeGo. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Opera Mini 6.1 dan Opera Mobile 11.1.
READ MORE ~>> Opera Mini 6.1 dan Opera Mobile 11.1

Logo Blogger Palembang

READ MORE ~>> Logo Blogger Palembang

Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo

Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan bahwa kepolisian tetap berkomitmen mencari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang saat ini berada di Singapura. Polri akan meminta bantuan kepolisian internasional untuk pengejaran tersebut.

"Kasus Nazaruddin ini ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun, sebagai bagian dari upaya sinergis penegakan hukum kami masih terus mencari keberadaannya. Kalau susah tentu kami bekerja sama dengan kepolisian internasional," kata Timur usai upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-65 di Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/7/2011). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamias (30/6/2011) telah menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kepala Polri dan KPK untuk melakukan koordinasi untuk mencari, menangkap, dan membawa pulang Nazaruddin. "Dengan demikian, yang bersangkutan bisa memenuhi kewajiban hukum di KPK," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Jumat (1/7/2011) di Jakarta. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.
READ MORE ~>> Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengungkapkan, uang suap Rp 200 juta yang diterima hakim ID diduga bertujuan untuk memenangkan perkara PT OI di tingkat kasasi. Hakim ID diduga menjanjikan kemenangan bagi PT OI di tingkat kasasi. Hal tersebut disampaikan Jasin di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/7/2011).

"Perkara itu sudah naik kasasi. Kasusnya sudah diajukan kasasi di MA. ID ini sebenarnya ada semacam diduga ada janji akan menyelesaikan perkara tersebut atau diduga ingin memenangkan perkara tersebut di tingkat kasasi," kata Jasin.

ID merupakan hakim pengadilan hubungan perindustrian Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap dengan bukti berupa uang senilai Rp 200 juta. Dia ditangkap bersama seorang karyawan PT OI berinsial OJ.

Selain menyita uang alat bukti, KPK menyita mobil Avanza hitam milik ID. Menurut Jasin, keduanya tertangkap di sebuah restauran di kawasan Cinunu, Bandung Jawa Barat sekitar pukul 19.30 kemarin (30/6/2011).

"OJ bawa plastik disampaikan kepada ID, dan OJ kembali lagi ke restauran, masuk ke dalam, dan sesaat setelah itu KPK tangkap tangan keduanya," papar Jasin.

Kini, keduanya menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. KPK akan menetukan status hukum terhadap keduanya pada sore nanti. Terkait kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, Jasin mengungkapkan bahwa hal itu tergantung pengembangan penyidikan.

"Belum bisa disampaikan sekarang," katanya. KPK lanjut Jasin, juga belum dapat memastikan posisi OJ di perusahaan PT OI tersebut. "Ini sedang diperiksa. Nanti setelah status hukum keduanya, baru diumumkan," ucap Jasin. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin.
READ MORE ~>> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin

Hakim Pengadilan Negeri Bandung Menerima Suap

Selain menyita bukti suap berupa uang senilai Rp 200 juta, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil Avanza berwarna hitam yang dikendarai hakim ID, hakim Pengadilan Negeri Bandung saat dia diduga menerima uang suap. Wakil Ketua KPK M Jasin mengungkapkan hal tersebut di gedung KPK Jakarta, Jumat (1/7/2011).

"Juga telah dilakukan penyitaan mobil yang dikendarai ID yaitu Avanza warna hitam," katanya. Dia menjelaskan, ID ditangkap bersamaan dengan seorang karyawan dari PT OI berinisial OJ semalam (30/6/2011). Keduanya tertangkap tangan sesaat setelah diduga bertransaksi suap di sebuah restoran di kawasan Cinunu, Bandung, Jawa Barat. "OJ bawa plastik disampaikan kepada ID, dan OJ kembali lagi ke restoran, masuk ke dalam, dan sesaat setelah itu KPK tangkap tangan keduanya," ujar Jasin.

Hingga kini, kedua orang itu masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Status hukum keduanya, kata Jasin, akan ditentukan pada sekitar sore nanti.Hakim ID merupakan hakim ad hoc di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung. Sedangkan OJ, belum diketahui posisinya dalam perusahaan PT OI, tempat dia bekerja.

"Sedang diperiksa. Belum ketahuan posisinya sebagai apa. Nanti setelah status hukum keduanya, baru diumumkan," tutur Jasin. Mengenai kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, Jasin mengatakan bahwa hal itu tergantung pengembangan penyidikan. "Belum bisa disampaikan sekarang," katanya. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Hakim Pengadilan Negeri Bandung Menerima Suap.
READ MORE ~>> Hakim Pengadilan Negeri Bandung Menerima Suap

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi, membantah pernyataan Panitera Pengganti MK Muhammad Faiz dalam rapat Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR, yang menyebutkan putranya yang bernama Cakra terlibat dalam kasus pembuatan surat palsu MK terkait sengketa Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Selatan I. Dalam rapat tersebut, Faiz menuturkan, Cakra sempat menemuinya untuk menanyakan prospek dan meminta bantuan dalam perhitungan suara salah satu caleg di Dapil V Sulawesi Tenggara.

Namun, Fais mengaku tidak menanggapi permohonan bantuan tersebut. "Bagi saya menyebut yang tidak ada, itu adalah character assasination. (Cakra) itu memang putra saya. Tapi, apa kaitannya? Tidak ada itu," ujar Arsyad kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (1/7/2011).

Arsyad menilai, keterangan saksi-saksi dalam rapat Panja tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Dia juga mengaku tidak pernah bertemu dengan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati, yang diduga sebagai aktor intelektual dalam kasus pemalsuan surat tersebut.

"Enggak, berkomunikasi saja saya enggak pernah dengan dia (Andi Nurpati), apalagi bertemu," katanya ketika ditanya apakah dirinya pernah bertemu dengan Andi Nurpati.

Mabes Polri, hari ini, memeriksa Arsyad dan putrinya, Nesyawati, terkait kasus tersebut. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Arsyad mengatakan, dalam pemeriksaan itu dirinya ditanya mengenai keterkaitan beberapa pihak dalam kasus tersebut.

"Jadi pertanyaanya seputar surat palsu bagaimana hubungannya dengan Masyuri Hasan, bagaimana hubungannya dengan Zainal Arifin, bagaimana hubungannya dengan Professor Abdul Mukti Fajar," katanya di sela-sela pemeriksaan. Keterlibatan Arsyad dalam kasus ini berdasarkan data Tim Investigasi MK.

Dalam data tersebut diketahui mantan Staf MK Masyhuri Hasan pernah ke rumah Arsyad pada Minggu, 16 Agustus 2009, dengan membawa salinan dokumen surat jawaban panitera MK yang dibuat 14 Agustus 2009. Surat itu tanpa tanggal dan nomor. Hasan memberi tanggal dan nomor 112 dengan tulisan tangan. Surat itu juga tak diberi tanda tangan panitera MK.

Berdasarkan investigasi MK, Hasan mengambil tanda tangan itu dengan cara memindai dalam file tertanda (Ttd) Panitera. Ia meng-copy file konsep surat itu dengan USB, lalu menyerahkan file konsep surat jawaban panitera itu kepada Arsyad.

Hingga kini, Mabes Polri, telah menetapkan beberapa tersangka kasus itu, salah satunya adalah mantan staf MK, Masyuri Hasan. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejaksaan Agung, Noor Rachmad, mengatakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) diterima kemarin lusa dari penyidik. Dalam SPDP itu, kata dia, Hasan dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. "(Tersangka) atas nama Masyhuri Hasan dkk (dan kawan-kawan)," kata Noor di Jakarta. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi.
READ MORE ~>> Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Arsyad Sanusi

Panja Mafia Pemilu

Panja Mafia Pemilu meminta keterangan sejumlah staf Mahkamah Konstitusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/06/2011). Mereka yang datang memenuhi panggilan adalah mantan panitera MK, Zainal Arifin, panitera pengganti Nalom Kurniawan, Sekretaris Panitera Alifah Rahmawaty, dan staf Muhammad Faiz. Juru panggil MK, Masyhuri Hasan, yang merupakan saksi kunci dalam kasus dugaan surat palsu tidak datang.

Sebelumnya, MK telah meminta keterangan mantan hakim konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya Neshawati Zulkarnain, Selasa (28/06/2011). Keduanya disebut-sebut terlibat dalam dugaan surat palsu MK terkait sengketa Pemilu 2009 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I. Sebelumnya pula, Kamis (23/6/2011), Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi menyampaikan hasil investigasinya kepada Panja.

Arsyad dan Nesha membantah laporan tim investigasi MK dan pernyataan para staf MK. Bolehlah dibilang, bapak dan anak itu kini tengah berseteru dengan kubu internal MK. Mari kita tilik fakta-fakta yang dibeberkan di hadapan panja.

Hasil investigasi tim MK dibacakan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar. Janedjri membeberkan pembuatan konsep surat jawaban putusan MK palsu untuk Dewi Yasin Limpo. Menurutnya, dalam pemalsuan surat untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu, terlibat nama Arsyad dan putrinya, Nesha, beserta politikus Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo. Mereka menggunakan jasa Masyhuri Hasan untuk membuat konsep surat yang memberikan tambahan kata "penambahan suara".

Diberitakan, Neshawati pernah menelpon Hasan dan memintanya pergi ke Apartemen Pejabat Tinggi di Kemayoran menemui Arsyad. Nesha membantah laporan tim investigasi. Ia mengaku tidak mengenal dekat Hasan, apalagi menelepon Hasan seperti yang dituturkan tim investigasi MK. Ia mengaku mengenal dan bertemu Hasan hanya sekali, yaitu di ITC Cempaka Mas saat dikenalkan keponakannya, Rara. Hasan, diakui Rara, sebagai pacarnya.

"Saya hanya sekali bertemu Hasan. Waktu itu saya sama Rara ke ITC Cempaka Mas. Waktu itu janjian perbaiki BB. Enggak lama kemudian Hasan datang, enggak tahu janjian atau apa. Cuma dikenalin, Hasan. Hanya sekali itu. Saya enggak pernah ketemu di rumah (Arsyad) maupun telepon Hasan," ujar Nesha kepada panja.

Ia pun tidak setuju dikatakan mengatur pertemuan antara ayahnya, Dewi Yasin Limpo, dan Hasan pada 16 Agustus 2009. Apalagi, ia baru mengenal Hasan sekali bersama Rara sebelum kejadian itu. Nesha juga mengaku kenal Dewi Yasin Limpo karena sama-sama dari Makassar. Namun, ia tak begitu kenal dekat dengan Dewi. "Saya sudah berangkat ke Surabaya pada 15 Agustus 2009. Saya sama sekali tidak menelepon Hasan," katanya.

Senada dengan putrinya, Arsyad turut membantah laporan tim investigasi yang menyatakan dirinya mengenal dekat Hasan. Arsyad mengaku hanya mengetahui Hasan sebagai staf di MK. Menurut Arsyad, Hasan memang datang ke rumahnya. Tetapi, ia sama sekali tak mengundang Hasan. Tuturnya, Hasan datang untuk menemui Rara, itu pun ia ketahui dari istrinya.

"Hasan tidak pernah masuk di ruangan saya (ruangan di MK). Saya juga tidak pernah mengundang Hasan ke rumah saya. Waktu itu dia datang, istri saya yang bilang dia (Hasan) mau (menyukai) sama Rara," tutur Arsyad.

Saat itu, menurut cerita Arsyad, ia dan Hasan berada dalam ruang televisi. Hasan yang kemudian memulai pembicaraan menanyakan bagaimana membuat jawaban surat putusan MK yang diminta KPU. Namun, dalih Arsyad, dirinya langsung mencurigai Hasan saat menanyakan hal tersebut. Meskipun ia akui, ia sudah sering menjawab kepada siapa pun yang menanyakan penulisan sebuah surat putusan MK. Tetapi, menurutnya, Hasan tidak menempati posisi strategis di MK yang memiliki kewenangan untuk membuat jawaban surat KPU. Posisi Hasan hanya juru panggil di MK. Seharusnya yang berwenang membuat konsep surat adalah panitera MK.

"Dia (Hasan) bawa laptop, dia bilang, 'Om ini saya disuruh untuk membuat konsep jawaban atas pertanyaan KPU'. Saya sudah timbul kecurigaan, saya tanya 'Kenapa kamu yang buat surat jawabannya, bukan panitera?'. Dia (Hasan) menjawab, 'saya disuruh'," tutur Arsyad.

"Saya langsung peringatkan, kamu jangan coba-coba menambah atau mengubah isi amar putusan (MK)," sambung Arsyad.

Arsyad membantah pernyataan tim investigasi MK yang menyatakan bahwa saat itu Hasan menunjukkan konsep surat putusan MK kepadanya. Menurutnya, Hasan hanya sekadar bertanya, dan tak lebih dari itu. Ia menegaskan, tak mungkin ia menyuruh Hasan membuat surat jawaban putusan MK yang tidak sesuai dengan amar putusan di sidang. Ia pun mengatakan bahwa saat itu memang di rumahnya juga ada Dewi Yasin Limpo. Namun, Dewi yang telah dianggapnya sebagai keluarga tak ikut dalam pembicaraan Arsyad dan Hasan.

"Itu benar, Dewi Yasin datang, tapi dia tidak berbaur, tidak nimbrung untuk bicara ini. Dia datang tidak ada niat menggoda-goda saya untuk mengubah jawaban MK ini. Hina saya kalau saya ikut-ikutan buat surat palsu itu" tegasnya.

Selain itu, Arsyad juga membeberkan mengenai Zainal Arifin yang saat itu menjadi panitera MK. Menurutnya, Zainal pernah mengejarnya di lobi MK dan menanyakan surat jawaban putusan untuk Dewi Yasin Limpo. Tetapi, Arsyad tak mengingat tanggal pada hari itu. Ia pun menolak dikatakan menelepon Zainal. Ia merasa tak pernah menghubungi Zainal, justru Zainal yang mengejarnya saat itu.

"Zainal Arifin kejar saya di MK dan menanyakan ke saya, 'Pak Arsyad ini putusan Dewi Yasin Limpo diapakan?' Saya jawab, ini kewenangan Anda (Zainal Arifin). Tapi, isi putusan jangan coba-coba Saudara mengubah titik koma saja, itu menjual MK," tukas Arsyad.

Pengakuan staf MK

Cerita versi Arsyad dan Neshawati berbeda dengan versi para staf MK. Muhammad Faiz, staf MK yang ditugaskan Zainal untuk mengetik nota dinas (surat pengantar) surat putusan MK saat itu sempat mendengar juru panggil MK, Masyhuri Hasan, menyebut nama Arsyad yang meminta menambahkan kata "penambahan suara".

"Terjadi perdebatan antara saya dan Hasan. Hasan mengatakan ada penambahan kata 'penambahan suara'. Tapi, saya tidak langsung menjawab, saya harus lihat amar putusan. Di amar putusan, sudah jelas. Tapi, kenapa dia (Hasan) bisa tanya seperti itu, saya sempat berpikir egois, dia kan hanya seorang juru panggil. Saya menjelaskan kepada Hasan bahwa jika ada 'penambahan suara' berarti sudah jelas akan ada penggelembungan suara. Setelah itu saya mendengar keluhan dia, katanya ini maunya Pak Arsyad. Saat dia (Hasan) mengatakan itu, ia semacam terdesak," tutur Faiz di hadapan Panja Mafia Pemilu, Kamis (30/06/2011).

Nama Arsyad bukan hanya sekali disebutkan. Zainal juga mengatakan pernah ditelepon Arsyad pada Minggu, 16 Agustus 2009, sebanyak dua kali. "Pertama hari Minggu 16 Agustus 2009 sekitar jam 12 saya ditelepon Arsyad. Ia menanyakan 'Apakah pada putusan MK Nomor 084 tentang Dapil Sulawesi Selatan 1 apa penambahan suara?' Saya jawab tidak, karena putusan itu menetapkan jumlah perolehan suara. Suara yang benar menurut MK. Itu saya sampaikan," ujar Zainal.

"Tidak lama, jam 3-an, ada telrpon lagi dari Pak Arsyad yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan (Dewi Yasin Limpo) mau bertemu saya. Saya jawab tidak usah. Kalau mau bertemu, di kantor saja. Dalam hati, saya mengatakan itu melanggar kode etik karena Ibu Dewi Yasin Limpo sedang beperkara, kami tidak bisa bertemu seperti itu. Jadi saya menolak," tutur Zainal.

Sekalipun ditolak, toh Dewi Yasin Limpo tetap menemui Zainal di rumahnya di Bekasi pada 16 Agustus 2009 pukul 20.00. Dewi meminta tolong kepadanya untuk membantu kasusnya yang tidak mendapatkan kursi.

"Dia menyatakan ada masalah. Saya katakan, 'Bu, kalau persoalan Ibu, selesaikan di kantor. Kata Dewi, 'Saya itu sudah menang, tapi saya tidak dapat kursi putaran dua.' Saya (Zainal) menjawab, 'Itu bukan urusan saya, tapi KPU. Menerima ibu pun saya tidak boleh'," ujar Zainal meniru percakapan mereka. Ia mengatakan tak ada iming-iming ataupun janji tertentu pada pertemuannya dengan Dewi.

Anggota panja kemudian menanyakan pertemuan Zainal dengan Arsyad di lobi. Zainal membantah mengejar Arsyad, apalagi menanyakan Dewi Yasin. "Saya tidak pernah ada pembahasan soal itu (kasus Dewi Yasin Limpo) dengan Pak Arsyad. Kami bertemu di lobi kalau lewat, tapi tidak pernah membahas itu," ujarnya.

Selain Zainal, Nalom pun turut buka suara mengenai Arsyad sebelum sidang permohonan Partai Hanura dilakukan. Menurutnya, Arsyad yang juga hakim dalam panel itu memintanya menggunakan tabel atau matriks rekapitulasi perolehan suara versi Arsyad. Tabel itu nantinya harus dicantumkan dalam persidangan. Namun, ia mengaku tak mengerti alasan Arsyad meminta rekap tersebut. Padahal, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tidak memerintahkannya melakukan hal itu. Mahfud hanya memerintahkan untuk menghitung ulang perolehan suara.

"Saya diberikan Pak Arsyad tabel untuk dapil I. Dia perintahkan saya dan mengatakan 'Ya buat saja, dibawa tabel ini'. Tapi, itu saya abaikan. Padahal, Ketua (Mahfud MD) minta C 1 untuk hitung ulang, jadi saya mengabaikan Pak Arsyad," ujar Nalom di hadapan panja, Kamis. Namun, Nalom tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana tindakan Arsyad setelah permintaannya tidak dilakukan oleh Nalom.

Neshwati versi Nalom

Tim investigasi MK pernah menuturkan, Neshawati secara tidak langsung melakukan intervensi kepada panitera MK, Nalom Kurniawan. Ia mendesak Nalom melalui pembicaraan telepon seluler milik Dewi Yasin Limpo. Nesha meminta agar Nalom memberikan surat asli jawaban putusan MK kepada Dewi yang meminta surat tersebut. Pernyataan ini ditolak mentah-mentah oleh Nesha. Ia menyatakan tidak mengenal Nalom dan tak pernah berbicara dengan Nalom.

"Tidak benar saya menelepon (Dewi Yasin Limpo). Saya tidak kenal Nalom dan tidak pernah meneleponnya," ujar Nesha.

Ucapan Nesha dibantah Nalom pada pertemuan dengan panja, Kamis kemarin. Saat itu, menurut penuturan Nalom kepada panja, ia menemani Masyhuri Hasan untuk mengantarkan surat asli jawaban putusan MK yang sudah selesai ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Bersama Hasan ia mendatangi KPU untuk mengantarkan surat itu. Tanpa diduga di parkiran KPU telah ada Dewi Yasin Limpo dan seorang pria bernama Bambang.

"Setelah sampai KPU, komisioner KPU enggak ada [baca: Berbohongkah Andi Nurpati? (1)]. Kami menunggu di mobil dan Hasan minta arahan Pak Panitera (Zainal Arifin). Tidak lama setelah komunikasi arahan panitera terputus, tampak dua orang Dewi Yasin Limpo dan Bambang," ujar Nalom. Ia menyatakan, Dewi berusaha membujuk keduanya untuk melihat surat yang harusnya diberikan kepada KPU.

"Singkat cerita Ibu Dewi meminta kami tidak menyampaikan kepada komisioner (KPU). Saya mengatakan tidak bisa. Bu Dewi memaksa minta ditunjukkan surat itu. Lalu saya keberatan dan bilang, 'Bagaimana Mas Hasan?' Lalu, Bu Dewi menelpon seseorang. Tidak lama berbicaranya via telepon dengan bahasa yang saya tidak tahu (bahasa daerah). Telepon diberikan kepada saya, (ternyata) dari Nesha. Seingat saya Nesha bilang, 'Tolong pahami Ibu Dewi, dia berjuang sudah lama'," ujar Nalom. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Panja Mafia Pemilu.
READ MORE ~>> Panja Mafia Pemilu