Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak segera menyelesaikan masalah 14 perusahaan asing sektor minyak dan gas yang menunggak pembayaran pajak. Nilai total pajak yang belum dibayarkan perusahaan-perusahaan itu mencapai Rp 1,6 triliun.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar mengungkapkan, tunggakan pajak itu harus segera ditagih agar tidak kedaluwarsa. "Kami sedang melakukan upaya untuk mendorong Ditjen Pajak segera menagih tagihan ini agar tidak kedaluwarsa. Mereka (Ditjen Pajak) beralasan saat ini sedang melakukan inventarisasi pihak yang belum bayar pajak," ujar Haryono.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Perpajakan, hak untuk menagih pajak dapat daluarsa (kedaluwarsa) jika melampaui lima tahun. Hal itu terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

Oleh karena itu, Haryono juga meminta supaya Ditjen Pajak segera menerbitkan surat ketetapan pajak untuk 14 perusahaan migas tersebut. "Kalau ini terus berlanjut, negara akan rugi besar," ucapnya.

Namun, Haryono enggan membeberkan nama perusahaan-perusahaan yang belum bayar pajak. Ke depan, KPK akan meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pajak dengan melakukan pendataan pembayaran pajak secara menyeluruh.

Sebelumnya, KPK berkoordinasi dengan Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, dan BP Migas membahas masalah tunggakan pajak perusahaan migas tersebut. Dari pendataan yang dilakukan BP Migas, sebanyak 14 perusahaan migas asing diketahui menunggak pajak. Hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,6 triliun. Jumlah itu makin bertambah jika Ditjen Pajak dan KPK yang melakukan pendataan," kata Haryono. Demikian catatan online Blogger Palembang yang berjudul Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak.

1 Response to "Komisi Pemberantasan Korupsi mendesak Direktorat Jenderal Pajak"

  1. korupsi berada di mana2,,
    pokoknya bekerja yang bersih saja,,
    agar tak was2 seandainya ada pengecekan,

    BalasHapus